SEMARANG - Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi SH MHum, menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendirikan sekolah berkualitas. Hal ini disampaikannya dalam acara "Sosialisasi Perjuangan Organisasi dan Daspen PGRI Jateng" yang digelar di Wisma P4G Kampus 2 Universitas PGRI Semarang.
Dr Muhdi menjelaskan bahwa pendirian sekolah berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi, namun negara belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan atau bantuan menjadi solusi yang diperbolehkan oleh undang-undang. Namun, partisipasi ini harus dilakukan melalui Komite Sekolah, yang merupakan wadah perwakilan masyarakat dalam pengelolaan sekolah.
"Masyarakat diperbolehkan berpartisipasi dalam memajukan pendidikan. Masak ada masyarakat menyumbang kok dilarang? Kalau dilarang ya mestinya pemerintah menyediakan. Tapi dana pemerintah sendiri juga terbatas. Ini dilematis sekali," ungkap Dr Muhdi.
Dalam kesempatan yang sama, Dr Muhdi juga menyayangkan pencopotan Kepala SMKN 1 Sale Rembang oleh Gubernur Ganjar Pranowo tanpa proses klarifikasi dan penyidikan yang adil. Dia menegaskan bahwa PGRI Jateng akan memberikan pendampingan kepada kepala sekolah yang dicopot, sejalan dengan tugas organisasi profesi untuk melindungi anggotanya.
Ketua PGRI Jateng juga menekankan bahwa perbedaan pendapat dengan Gubernur Ganjar adalah hal yang wajar dan dialektika yang biasa dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakat.
Acara "Sosialisasi Perjuangan Organisasi dan Daspen PGRI Jateng" dihadiri oleh sejumlah pengurus PGRI Jateng, PGRI Cabang Khusus UPGRIS, serta anggota dan pengurus PGRI Kota Semarang.
Terus dukung perjuangan PGRI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan! 💪🎓 #PartisipasiMasyarakat #PendidikanBerkualitas
0 Komentar