Brebes, Minggu, 15 Februari 2026 — PGRI Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat konsolidasi organisasi melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan Cabang/Cabang Khusus se-Jawa Tengah Masa Bakti XXIII yang digelar di Gedung PGRI Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi sebagaimana mandat Anggaran Dasar PGRI untuk mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan yang terpercaya, dinamis, kuat, dan bermartabat.
Ketua PGRI Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bermutu selalu disampaikan sebagai prioritas pemerintah, namun berbagai persoalan guru belum sepenuhnya terselesaikan.
“Pemerintah dan pemerintah daerah selalu menyatakan pendidikan bermutu adalah kebutuhan penting untuk mewujudkan SDM berkualitas. Tetapi faktanya, persoalan guru dan pendidikan tidak pernah benar-benar tuntas,” ujar Dr Muhdi.
Ia juga menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan. “Anggaran daerah yang dipotong oleh pemerintah pusat serta minimnya anggaran pendidikan ini juga disuarakan oleh para bupati dan wali kota,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Dr Muhdi memaparkan sejarah dan perjuangan panjang PGRI sejak kelahirannya pada 25 November 1945, serta berbagai capaian strategis yang telah diperjuangkan organisasi, seperti lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), sertifikasi guru, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) .
Meski demikian, ia menegaskan perjuangan belum selesai. Persoalan perlindungan hukum, kesejahteraan, dan profesionalisme guru masih menjadi agenda prioritas PGRI.
“Kami telah menyampaikan kepada Kejaksaan Agung agar para jaksa dan penegak hukum tidak mudah mentersangkakan guru untuk hal-hal kecil, seperti dalam pengelolaan BOS dan kesalahan administratif yang tidak bersifat pidana,” ungkapnya.
PGRI Jawa Tengah juga terus mengawal pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) agar tetap berpihak pada kepentingan guru, termasuk mempertahankan keberadaan Tunjangan Profesi Guru dalam regulasi yang baru.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini bertujuan memperkuat pemahaman pengurus tentang jati diri PGRI, visi organisasi, serta strategi perjuangan menghadapi dinamika kebijakan pendidikan. Dengan pengurus yang solid, PGRI diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan perlindungan guru di Jawa Tengah.
0 Komentar