PGRI Jateng menggelar audiensi dengan Komisi E DPRD Jateng untuk mengadvokasi penambahan formasi guru Pendidikan Profesi Pendidikan dan Kependidikan (P3K). Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan guru SMA, SMK, dan SLB di Jateng dapat terpenuhi sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Dr Muhdi, Ketua PGRI Jateng, menyampaikan bahwa jumlah kebutuhan guru di Jateng sangat besar, namun pemprov masih belum memberikan keterangan pasti terkait permintaan pemerintah pusat untuk penambahan formasi P3K pada seleksi tahun 2023. Pengangkatan ASN dan P3K yang masih kurang serta jumlah guru yang pensiun dan meninggal dunia yang terus bertambah menjadi perhatian serius.
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Jateng, Abdul Hamid, menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi dari PGRI dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Komisi E DPRD Jateng juga berharap adanya terobosan dari pemerintah provinsi dalam menjawab usulan pengangkatan guru honorer.
Selain itu, unsur Pemprov yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah turut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan daerah terkait P3K, yang membuat PGRI Jateng merasa kecewa terhadap peran para eksekutif yang tidak visioner.
Dalam situasi seperti ini, Dr Muhdi menegaskan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait P3K. Dukung upaya PGRI Jateng untuk memperjuangkan kepentingan guru dan pendidikan yang lebih baik di Jateng.
0 Komentar