DERAPGURU.COM–Kominfo PGRI Jateng. Ketua Umum PB PGRI, Prof Dr Unifah Rosyidi, menyatakan PGRI tidak terlibat dalam pengepungan Istana Negara seperti ajakan Aptisi dan Apperti. Hal ini dikarenakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PB PGRI beberapa hari lalu, telah disepakati bila PGRI masih akan mengutamakan menempuh jalur-jalur diplomasi dalam menghadapi RU Sisdiknas.
“Sesuai dengan Rakornas yg dihadiri 4000 peserta, kita bersepakat bahwa gerakan PGRI adalah gerakan moral intelektual. Kita jaga dengan tidak terpancing turun ke jalan walau kita terus digoda, dan nama kita turut dicantumkan sebagai bagian yang turun ke jalan,” urai Prof Dr Unifah Rosyidi, Selasa 27 September 2022.
Unifah meminta semua anggota PGRI untuk tetap taat menghormati keputusan Rakornas PGRI. Perjuangan PGRI tetap sama, yakni agar tunjangan profesi tidak dihapus dan memberikan kesempatan luas buat guru-dosen, negeri maupun swasta yang belum sertifikasi agar dimudahkan prosesnya.
“Teman-teman tetap melaksanakan tugas dengan baik, memberikan yg
kepada anak didik kita. Mohon tidak terpancing apapun karena perjuangan kita jauh lebih luhur dengan cara-cara yang kita yakini memberikan kebaikan bagi guru, pendidik, tendik, anak didik, dan masyarakat,” tutur Unifah.
Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi, menguatkan pesan Ketua Umum PB PGRI supaya anggotanya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk tidak terpancing dalam pusaran isu yang berkembang. Dr Muhdi meminta semua pihak agar tetap menghormati hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PGRI beberapa waktu lalu, yang menyepakati PGRI bahwa memilih jalur diplomasi dalam memperjuangkan hak-haknya.
“Kami minta semua anggota tidak terpancing oleh isu-isu yang sedang melalui pesan broadcast. Agar tidak simpang siur, kami pastikan PGRI tidak terlibat dalam rencana demo, dan PGRI juga tidak bertanggung jawab atas kegiatan dalam demo tersebut. Kami tetap satu komando, menghormati keputusan Rakornas,” tandas Dr Muhdi. (za/Wis)
0 Komentar