Kebumen, Kominfo PGRI Jateng. Rapat Kordinasi Pengurus PGRI se-wilayah Eks Karesidenan Kedu, dengan menghadirkan Ketua PGRI Provinsi Jateng berlangsung di aula gedung PGRI Kab. Kebumen, Sabtu (12/2). Ketua PGRI Kab.Kebumen Agus Sunaryo SPd MPd dalam sambutan selamat datangnya menyatakan, rakorwil selain dimaksudkan untuk menjalin keakraban pengurus PGRI se wilayah Kedu, juga berharap bisa dimunculkan gagasan, ide, dan inovasi-inovasi untuk kebermanfaatan organisasi PGRI serta kemajuan pendidikan pada umumnya.
Agus Sunaryo juga sangat mengapresiasi perjuangan PGRI Provinsi Jateng yang telah mampu mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Agus Sunaryo mencontohkan, pada awal perekrutan untuk guru P3K, yang lolos tes baru bisa diterima sekitar 30 prosen dari jumlah peserta yang ikut tes P3K tersebut, namun akhirnya pengumuman tahap 1 ditunda dan setelah ada masukan dan perjuangan dari PGRI Jateng untuk penambahan afirmasi, kemudian yang diterima melonjak menjadi 70 prosen.
"Ini prestasi PGRI Jateng yang luar biasa. Bahkan menjadi rujukan perjuangan PGRI secara nasional", ujar Agus Sunaryo yg disambut tepukan 'solidaritas yess' dari seluruh peserta rakor.
Agus Sunaryo juga memohon kepada PGRI Jateng selain untuk terus mengawal formasi P3K pada tahun 2022 khususnya untuk SMA/K yang formasinya belum terpenuhi, juga untuk bisa memperjuangkan nasib tenaga kependidikan, yakni, penjaga sekolah, operator, dan tenaga administrasi untuk diperjuangkan nasib kesejahteraanya.
Agus Sunaryo juga mengungkapkan permasalahan P3K di lapangan yang diperlakukan berbeda dengan PNS. Misalnya tentang seragam. PNS berseragam Kheki, sedangkan P3K berseragam putih-hitam, jelas hal ini akan menimbulkan diskriminasi. Oleh karena itu juga harus ada kejelasan tentang karier guru P3K dan kontrak kerja sampai batas usia pensiun", ujar Agus mengakhiri dengan memohon tanggapan dari Ketua PGRI Jateng.
Mengawali dan menanggapi permasalahan tersebut, Ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi SH MHum mengakui, bahwa dirinya tidak merasa 'capek' dan justru sangat menikmati bisa melayani dalam berorganisasi. Di PGRI tercinta ini, kalau ada masalah bisa berbagi dan insyaAllah akan ada jalan keluar.
"Marilah kita terus berbuat kebaikan untuk memajukan pendidikan", ajak Dr Muhdi mengawali tanggapannya.
Selanjutnya Dr Muhdi menerangkan, selama ini harus diakui PGRI berjuang dengan landasan untuk memajukan pendidikan. Dr Muhdi menjelaskan, selama ini guru hanya dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran secara efektif.
Semestinya pemerintah bisa memastikan bahwa guru juga harus diberi fasilitas dalam pembelajaran jarak jauh. Dan pastikan juga siswa diberi fasilitas teknologi, karena terbatasnya pemilikan HP oleh anak dan pendampingan orang tua yang tidak semuanya bisa terus dilakukan.
"Di sisi lain kita sering terlambat mengambil langkah yang adaptif terhadap kondisi, diantaranya kapan harus PTM, kapan harus daring, ini selalu ada masalah", jelas Dr Muhdi.
Problem lain yang muncul, Dr Muhdi melanjutkan sekaligus menanggapi dialog yang berkembang dalam acara rakor tersebut, yakni rekrutmen P3K yang tidak adanya match kebijakan yang ada di pusat dan daerah. Misalnya, pusat memberikan formasi satu juta guru tetapi usulan dari daerah hanya 500 ribuan. Dan prosesnya pun juga masih banyak masalah yang muncul.
Misalnya, Dr Muhdi melanjutkan, ditahap 2 ini ada guru honor disekolah negeri yang terdesak oleh guru swasta yang lolos seleksi. Juga ada sekolah swasta yang ditinggalkan oleh para guru yang lolos seleksi P3K. Ada juga persoalan guru yang telah lolos seleksi untuk menjadi kepala sekolah tetapi tidak segera diangkat karena adanya persyaratan bahwa kepala sekolah harus berasal dari guru penggerak.
Menanggapi perlakuan terhadap guru P3K yang bisa menimbulkan diskriminasi, Dr Muhdi memohon data kepada Kabupaten/kota tentang perlakuan tersebut dan akan menagih kepada pemerintah. Terkait kontrak guru P3K, Dr Muhdi memastikan bahwa kontrak P3K tidak akan dihentikan di tengah jalan.
"Kontrak P3K akan berhenti sesuai usia pensiun kecuali ada pelanggaran", tegas Dr Muhdi
Dr. Muhdi juga menambahkan, bahwa negara yang memiliki sekolah, harusnya tenaganya juga dilindungi hak-haknya, diberi penghasilan yang layak.
“Apa benar pemerintah memaksa perusahaan harus memenuhi UMK untuk para karyawan, tetapi untuk para guru di sekolah tidak bisa memperoleh penghasilan minimal sesuai UMK”, tegas Dr. Muhdi.
Akhirnya Dr Muhdi meminta kepada semua pengurus PGRI untuk merawat kebesaran PGRI dengan cara yang baik agar bisa menjadi kemanfaatan bersama.
"Bantulah perjuangan PGRI. Ingat, tidak semua perjuangan harus formalitas, yang penting informasi valid dan layak untuk diperjuangkan", tegas Dr Muhdi mengakhiri.
Dialog dalam rakor tersebut juga tidak hanya membahas persoalan pendidikan saja, tetapi juga permasalahan pelayanan organisasi terhadap perekrutan anggota baru termasuk pemberlakuan KTA yang semestinya bisa berlaku seperti KTP, dan pembahasan keterwakilan PGRI di DPD-RI dan menyepakati Ketua PGRI Jateng untuk bersedia.
Memberi masukan dalam dialog rakorwil tersebut: Suratman Ketua PGRI Wonosobo, Kadar Mantan Pengurus PB dari Kab Kebumen, Nurwiyono Ketua PGRI Kota Magelang, Sarwana Ketua PGRI Temanggung.
Rakorwil dan dialog pengurus PGRI Wilayah Eks Karesidenan Kedu dipandu oleh Irianto Ketua PGRI Kab.Purworejo. acara dilanjutkan dengan susur pantai pada Minggu (13/2).(Kominfo PGRI Jateng)
.jpeg)
0 Komentar